Sampang, Petajatim.id. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dinilai tidak konsisten terkait penertiban pedagang kaki lima yang mangkal di sejumlah tempat yang di larang Pemkab Sampang.

Pasalnya, area yang awalnya dilarang seperti di jalan Sikatan Kelurahan Gunung Sekar tepatnya di timur Pasar Srimangunan kini kembali di tempati oleh Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan penelusuran reporter Petajatim.id, Selasa malam 5/12 /2017, ada kurang lebih  12 PKL yang mangkal di sepanjang jalan Sikatan dan informasinya atas ijin dari Pejabat Satpol PP Kabupaten Sampang.

Tidak konsistennya kebijakan Pemkab di sampaikan oleh aktivis Bina Darma Sejahtera (BDS) Sampang, Elmi Firdaus .

Menurut Elmi Firdaus lokasi itu beberapa tahun yang lalu di larang oleh Pemkab dan para PKL nya di pindahkan ke Pujasera Gor Indoor

“Sekarang malah dijadikan tempat PKL, anehnya PKL yang ada sekarang merupakan anggota Paguyuban PKL yang keluar dari Pujasera Gor Indoor,” ujar Elmi Firdaus

Ditambahkan jika tetap dibiarkan, dikhawatirkan para PKL yang ada di Pujasera Gor Indoor akan keluar semua dan kembali lagi ke tempat semula di jalan Sikatan.

Kondisi itu justru menimbulkan permasalahan baru karena tatanan kembali rusak dan aset yang di fasilitasi oleh Pemkab sia sia tidak berfungsi.

Kekecewaan yang sama di sampaikan oleh salah satu PKL yang keluar dari Pujasera dan mangkal di area jalan Wakhed Hasyim, berinisial TD.

Menurutnya Pemkab melalui Satpol PP tidak konsisten dalam menjalankan aturan serta kebijakan.

“Saya keluar dari Pujasera karena Satpol PP membiarkan yang lain berjualan di luar pak, dulu lokasi di timur Pasar Srimangunan di larang sekarang kok malah di tempati lagi,”katanya

Selain itu sering didengar Satpol PP tidak melakukan penertiban dengan berdalih karena rasa kemanusiaan, namun tidak memikirkan rasa kemanusiaan terhadap PKL yang sudah patuh dan di lokalisir di dalam Pujasera Gor Indoor

Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Sampang Hj. Choirijah membenarkan jika penempatan PKL di jalan Sikatan atas se ijin Satpol PP.

Ia mengaku tidak tahu jika daerah itu awalnya di larang oleh Pemkab dan tidak tahu juga jika para PKL yang sekarang berada di area tersebut merupakan PKL yang keluar dari Pujasera Gor Indoor

Choirijah mengungkapkan beberapa waktu lalu melakukan penertiban dalam rangka persiapan penilaian Adipura. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban sepanjang jalan Sikatan termasuk di seputar Masjid yang ada di jalan Teuku Umar.

Pertimbangan berikutnya, di lokasi itu selama ini terkesan kumuh dan mengganggu ketertiban umum, karena tidak ada lokasi yang menampung PKL di malam hari maka sementara diarahkan di sepanjang jalan Sikatan ke utara.

“Daripada mangkal di depan dan samping masjid jadi sementara kami arahkan di sana, kami tidak tahu kalau lokasi itu sebelumnya di larang,” tandas Choitijah

Ia berjanji akan melakukan evaluasi dan kajian serta mendorong adanya koordinasi dengan SKPD yang lain.

(Aji/red)