JAKARTA, Petajatim.id. Presiden Joko Widodo, tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di tanah air. Namun, niat baik tersebut harus diimbangi dengan kondisi keuangan negara. Tidak menumpuk hutang untuk memenuhi ambisi membangun infrastruktur, yang nantinya justru akan berdampak kurang baik pada kondisi keuangan negara.

Kritik terhadap Pemerintah tersebut, disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Mohammad Nizar Zahro.

Nizar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan (tol laut), bandara, jalan, jalur kereta, kereta api cepat, hingga pembangkit listrik, semua dibiayai dari hutang. Pembangunan infrastruktur tersebut, menurutnya ditaksir menalan biaya Rp 5.000 triliun.

Menurutnya, langkah pemerintah menjadikan utang sebagai pembiayaan untuk sejumlah proyek infrastruktur, sudah masuk dalam zona mengkhawatirkan. Untuk itu, ia mengingatkan Presiden Jokowi, agar mengerem ambisinya untuk membangun infrastruktur, apalagi dibiayai dari utang.

“ Presiden Jokowi harus mengerem ambisinya untuk membangun infrastruktur ,” kata Nizar, Kamis 21/09/2017, seperti dikutip aktual.com.

Karenanya, masih menurut Nizar, jika utang terus membengkak, bisa membahayakan keberlangsungan negara di masa yang akan datang.

Indonesia, tambah Nizar, pernah mengalami krisis yang memporak porandakan ekonomi, akibat terlalu banyak hutang. Pemerintah harus belajar pada kondisi tersebut, jangan mudah memutuskan untuk berhutang. Lebih baik melakuka efisiensi, dan menggenjot sumber-sumber lain untuk pemasukan negara.

Ia khawatir,  pada kondisi tertentu Pemerintah akan melelang aset-aset negara, seperti BUMN untuk membayar utang. Jika hal tersebut terjadi, saat itulah fenomena krisis 1998 akan kembali terulang.

(Rud/Jok)