ilustrasi (Merdeka)

 

PETAJATIM, Perilaku koruptif yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah, diyakini muncul akibat mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung saat pencalonan kepala daerah.

Untuk menekan terjadinya perilaku korupsi oleh Kepala Daerah, Partai Politik harus berani mengahapus keharusan menyetorkan mahar politik, dan legowo memberi kursi politik secara cuma-cuma terhadap calon kepala daerah yang dianggap memiliki kompeten.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Andalas Padang, Asrinaldi, sebagaimana dilansir dari Republika.co.id, Sabtu (17/03).

Menurut Asrinaldi, sudah saatnya Partai Politik menghapuskan segala bentuk mahar politik, bila konsisten ingin membangun bangsa yang lebih baik bebas dari korupsi.

“ Salah satu upaya efektif menekan mahar politik ini adalah partai harus berani legowo memberikan kursi secara cuma-cuma kepada calon yang dianggap kompeten,” kata Asrinaldi.

ilustrasi sinar harapan.co.id

Dikatakan dia, yang terjadi selama ini Parpol meminta mahar politik dikarenakan tingginya ongkos politik, dan besarnya biaya politik tersebut membuat Parpol meminta ganti kepada calon kepala daerah. Inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya perilaku korupsi di kalangan kepala daerah ketika terpilih.

Pada sisi lain perilaku korupsi juga muncul akibat elit minim gagasan saat mencalonkan diri, akibatnya satu-satunya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih adalah uang, terjadi politik uang.

“ Seharusnya calon itu kan menawarkan gagasan dan program, tapi karena mampu akhirnya uang yang dibagikan,” ungkapnya.

Dampak buruk dari perilaku seperti itu, masyarakat pun terbiasa dengan politik uang.

Untuk mengantisipasi, partai politik harus memperbaiki hal ini dan tidak terus menerus melakukan pembiaran hal seperti itu terjadi karena tidak mendidik masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional.

( Rus/Jok )