SURABAYA, Petajatim.id. Merebaknya kasus difteri di Jawa Timur, membuat masyarakat tercekam ketakutan. Pasalnya, angka kematian akibat penyakit ini cenderung meningkat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya agar penyakit membahayakan ini tidak menyebar semakin luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi difteri. Namun, upaya ini mengalami kendala, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa  penggunaan vaksin adalah haram.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kasus difteri  selalu di angka 300 an. Mulai 2011 hingga 2017 ini, jumlah korban meninggal akibat difteri, mencapai kisaran 7 sampai 12 jiwa.

Untuk mencegah meluasnya wabah penyakit tersebut, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari mengatakan, Dinkes Jawa Timur harus melakukan program Outbreak Response Immunisation (ORI), seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Blitar.

“ Bahkan kalau perlu, Dinkes bersama Puskesmas dan Puskesdes jemput bola ke masyarakat. Kalau perlu datang ke rumah-rumah penduduk yang memiliki anak anak usia yang membutuhkan imunisasi. Sehingga melakukan imunisasi menyeluruh dan diharapkan, dengan demikian difteri dapat ditekan,” kata Agatha.

Dikatakannya, peran swasta perlu dioptimalkan untuk memerangi penyakit ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 12/2017 pasal 44, diantaranya ikut melakukan sosialisasi, turut serta melakukan dan pemantauan imunisasi.

Dengan melibatkan semua elemen, dalam upaya pencegahan difteri, diharapkan bisa menekan wabah penyakit ini, dimana di Jawa Timur sudah masuk kategori kejadian luar biasa.

 

( Sin/Jok )