SURABAYA, Petajatim.id. Hingga saat ini keberadaaan nelayan di Jawa Timur belum sepenuhnya tercover asuransi nelayan.

Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur meminta kepada Pemprov Jatim agar lebih serius dalam memberikan kesejahteraan bagi nelayan, karena permasalahan pokok yang dihadapi nelayan saat ini adalah persoalan kemiskinan dan kesejahteraan.

Anggota Komisi B, DPRD Jawa Timur, Noer Soetjipto mengatakan hal tersebut, setelah melihat secara langsung kehidupan nelayan.

Dikatakannya, ia menerima sejumlah keluhan dan pengaduan dari masyarakat khususnya nelayan, sebab banyak diantara mereka belum memiliki kartu nelayan.

“ Dimana kartu nelayan ini nantinya bisa dicover oleh asuransi nelayan yang diberikan oleh pemerintah,” kata dia kepada wartawan, Senin 1 Januari 2017.

Noer berharap, agar dinas perikanan masing-masing daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, bisa segera menindak lanjuti agar kartu nelayan bisa merata dimiliki oleh nelayan di Jatim.

“ Daerah harus maksimal membantu pemenuhan kartu nelayan tersebut, karena asuransi bagi nelayan itu sangat penting sekali, mengingat asuransi nelayan sangat dibutuhkan nelayan jika mengalami kecelakaan kerja saat melaut,” tandasnya.

Menurut ketentuan, dengan asuransi nelayan, apabila nelayan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut, mendapat santunan sebesar Rp 200 juta. Untuk cacat tetap mendapat santunan Rp 100 juta, dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

Sementara bagi nelayan, yang meninggal dunia di luar aktifitas penangkapan ikan, mendapat santunan Rp 160 juta, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

( Rus/Jok )