Dialog Publik Aktualisasi pengawasan terhadap distribusi proyeksi pengelolaan dana desa

 

TOLITOLI, Lembaga Studi Hukum dan Advokasi Rakyat Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, menggelar dialog aktualisasi pengawasan terhadap distribusi pengelolaan dana desa, bertempat di Warkop KPK Tolitoli, Selasa 10 April 2018.

Dalam dialog publik tersebut, dipaparkan mengenai beberapa permasalahan pokok terkait pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Tolitoli, dimana pelaksanaannya terkesan lamban dan tidak optimal, sehingga sering menimbulkan berbagai pertanyaan masyarakat.

Menurut Zulkifli, pembicara dalam dialog publik tersebut, terkait masalah regulasi pengelolaan dana desa, sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah kabupaten Tolitoli belum memberikan jaminan hukum terhadap aparat desa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa.

Hal itu terlihat dalam praktek di lapangan masih banyak ditemukan persoalan administratif, serta sering timbul ketidak sepahaman antara aparat desa selaku pengelola dana desa, dengan tim veririkasi tingkat kecamatan maupun tim verifikasi dari Badan Keuangan Daerah.

“ Kami menilai belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga sering menuai masalah di lapangan, salah satunya karena minimnya pengetahuan sumber daya manusia  untuk pengelolaan pemanfaatan dana desa, sehingga mengakibatkan pemanfaatan dana desa lebih dominan dimanfaatkan untuk hal hal yang tidak prioritas,” kata Zulkifli.

Zukifli memberi contoh misalnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  ( BUMDES ) dimana tujuannya adalah mengembangkan potensi desa masing masing. Namun kenyataannya masih  banyak BUMDES yang tidak terkelola dengan baik, karena minimnya SDM.

Oleh karenanya, dari hasil dialog publik ini, Zulkifili berharap Pemerinta Daera Kabupaten Tolitoli kiranya lebih serius lagi meningkatkan dan mengambil peran dalam penyelenggaraan dana desa, karena sejatinya pengembangan Desa juga merupakan barometer perkembangan daerah, sekaligus untuk mendorong kreativitas atau inovasi dalam pemanfaatan pengelolaan dana desa.

“ Pemerinta daerah harus bisa memberikan  ruang seluasnya luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam penggunaan dana desa, agar tidak terkesan pengelolaanya dimonopoli oleh pemerintah desa bersama kroni kroninya, dan pada akhirnya pemanfaatan hanya dapat di rasakan segelintir orang saja,” pungkasnya.

( Minhar, kontributor Tolitoli )