JAKARTA, Petajatim.id.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan segera menetapkan status hukum gubernur Jambi Zumi Zola, setelah proses penyidikan selesai.

Guna kepentingan penyidikan terkait dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tersebut, KPK telah  mengirim surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Gubernur Jambi Zumi Zola bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut diberlakukan sejak tanggal 25 Januari 2018.

Melansir Viva, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Agung Sampurno membenarkan hal tersebut.

“ Tanggal 25 Januari 2018 Ditjenim telah menerima surat Keputusan KPK tentang pencegahan bepergian ke keluar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli,” kata Agung di Jakarta, Rabu 31 Januari 2018.

Dikatakannya, bahwa surat pencegahan dari KPK disebutkan bahwa pencegahan ini dilakukan demi proses hukum yang saat ini tengah ditangani. Tujuannya, jika sewaktu waktu diperlukan keterangan, Zumi Zola tidak sedang berada di luar negeri.

Adapun periode pencegahan tersebut, kata Agung, diberlakukan untuk enam bulan ke depan.

Diperoleh informasi, Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan status hukum  Zumi Zola dalam perkara dugaan suap APBD Jambi tersebut.

Disampaikannya pula, KPK telah membuka penyelidikan baru kasus tersebut dan KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur Jambi kemarin, Rabu 31 Januari 2018.

“ Hasil resminya akan segera kami umumkan dalam beberapa hari ke depan,” kata Saut Situmorang kepada awak media di Gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu 31 Januari 2018.

( Sam/Jok )