Surabaya, Petajatim.id. Kasus ini berawal dari laporan Purwadi, seorang PNS di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Surabaya.  Ia,  pada awal Januari 2017, dimutasi dari unit kerja dari Dinas  Perdagangan Propinsi Jawa Timur, dimutasi ke  mutasi ke Dinas Perdagangan Pemko Surabaya Unit Metrologi.

Purwadi, SH, merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan NIP:195912291983031025, golongan IV B dengan Jabatan Fungsional Khusus Penera Madya pada Metrologi Dinas Pedagangan  Propinsi Jatim.

Atas perintah Undang Undang, ia dimutasi  ke Pemkot Surabaya terhitung mulai bulan Oktober 2016, pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya, dan pelaksanaan mutasi awal Januari 2017, bersamaan dengan teman-temannya sebanyak 8 orang.

Sesuai ketentuan, Sdr. Purwadi SH  berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai, baik TPP maupun E-Performace, berdasarkan  Perwali No. 101/2016 tentang Kriteria Pemberian Penghasilan, Kepwali No. 188.45/276/436.1.2/2016, tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Perwali No. 7/2017 tentang Juknis Pemberia E-Performace, dan berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai, baik TPP maupun E-Performance.

Bahwa besaran Tunjangan TPP dan E-Performance  diatur dalam Perwali 188/276/2016 dan dilengkapi dengan Perwali 188/161/2017. Perwali 188/161/2017 tidak mencabut  188/276/2016 namun melengkapi.

Bahwa dalam pembayaran TPP DAN Performance selain Sdr Purwadi, SH, Golongan IV B/Penera Madya,  juga terdapat 7 orang lainnya, yaitu Toung Sugiarto dengan pangkat golongan 3D/Penera Muda, Nurul Husniyah/3D/Penera Muda, Jaja Sujatma/3 D/Penera Muda, Rusjahman Arief/3C/Penera Penyelia, Dicky Hermawan/3B/Penera Pertama, Agus Prihandoko/3B/Penera Pertama dan Achmad Nurkolis/3B/Penera Pertama.

Terkait dengan hal ini, telah terjadi dugaan penggelapan dalam pembayaran tunjangan, dengan pelanggaran pasal 374 dan 415.

Menurut Sandi, Ketua LSM Madania, kepada Petajatim.id, terkait kasus tersebut, telah terjadi dugaan penggelapan dalam pembayaran tunjangan, dengan pelanggaran pasal 374 dan 415.

“ Saat ini menurut  kami  pihak yang  dirugikan  adalah  Sdr Purwadi SH dan kawan kawan. Dan kami katakan bahwa terkait permasalahan ini telah dilakukan berbagai upaya untuk komunikasi  dengan pihak Kasekdis Perdagangan pemko Surabaya, maupun  Kepala UPT metrology Pemko Surabaya, namun  upaya ini sia sia,” Kata Sandi.

Selain itu, lanjut Sandi, beberapa pejabat Pemko Surabaya telah ditemui baik BKD, Biro Hukum, ataupun Kasekdis Perdagangan ,  Ka UPT metrology namun upaya itu  tetap saja  sia sia, sehingga sesuai tahapan upaya hukum  harus dilakukan . Pembelaan hak PNS dengan upaya pelaporan awal ke pihak POLTABES Surabaya  tertanggal 9 Oktober 2017.

Menurut Sandi, rencananya   akan di tingkatkan menjadi Laporan Polisi dalam waktu dekat.

“ Saya sangat menyayangkan pelaksanaan Kebijakan Walikota Surabaya yang  sudah sangat bagus terkait dengan Tunjangan TPP dan E performance yang diatur dalam perwali 188/276/2016  dan dilengkapi dengan 188/161/2017,  namun masih tetap saja ada oknum yang mencoba mengakali dalam pembayaran tunjangan tersebut dengan berbagai alasan. Harapan kami sebagai kontrol masyarakat, ibu Walikota Surabaya Ibu Risma, bisa membaca dan mengetahui permasalahan ini, dan saya punya keyakinan bahwa beliaunya sangat setuju bahwa pembayaran tunjangan TPP harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya,” pungkasnya.

( Jgd/Red )