Sampang, petajatim.id. Jumlah Investasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, belum menunjukkan hasil signifikan seperti yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata cara maupun aturan – aturan menyangkut tata cara investasi.

Mensikapi hal tersebut, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi di Sampang yang sehat, kondusif, ramah dan nyaman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terus pro aktif memberi pemahaman terkait investasi ke masyarakat. Salah satunya, melalui sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penanaman Modal, bagi pelaku usaha dan calon investor.

Sosialisasi yang digelar di aula mini Kantor DPMPTSP tersebut, selain dihadiri perwakilan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, turut hadir pula Pengurus Imigrasi Kabupaten Pamekasan, serta pelaku usaha yang sebelumnya berinvestasi di Sampang.

Menurut Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, bahwa pelaku usaha yang sedang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sampang, sebagian diketahui masih ada yang belum melengkapi berkas administrasi.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya menunjukkan keseriusan dengan menggelar sosialisasi terkait pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha yang sudah dalam tahap konstruksi atau sedang melakukan usaha di Sampang, agar tetap dalam pengawasan.

“ Kami selalu fasilitasi para pelaku usaha yang akan melakukan penanaman modal di Sampang, agar citra Kabupaten Sampang terus melambung,” tutur Yuliadi Setiawan, sebagaimana dikutip harian Kabar Madura.

Yuliadi Setiawan menegaskan, bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan masyarakat terkait investasi. Bahkan, pihaknya sewaktu waktu ada perbubahan berbagai aturan investasi yang bisa merepotkan pelaku usaha, siap mempermudah dan mempercepat pelayanan agar lebih efisien dan efektif.

“ Kami ingin memastikan, bahwa pelaku usaha dan investor bisa mempekerjakan masyarakat lokal, sebagai efek domino dari adanya usaha dan perusahaan, sehingga keberadaannya dapat mensejahterakan masyarakat. Prinsipnya, ingin mempermudah dan menjamin pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

( red )