Jakarta, petajatim.id. Maraknya peredaran senjata api ilegal, kembali memakan korban. Kali ini, seorang dokter bernama Helmi, melalukan aksi brutal dan nekat, dengan memberondong istrinya dengan timah panas, saat sang istri yang juga seorang dokter, di Klinik Azzahra Medical Center, Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 09/11/2017.

Aksi nekat dokter tersebut, membuat pengunjung dan karyawan klinik ketakutan, dan berhamburan keluar menyelamatkan diri.

Menurut saksi mata, sebelum Helmi memuntahkan timah panas ke tubuh istrinya hingga meregang nyawa, diawali dengan percekcokan. Pelaku marah-marah terhadap istrinya, hingga emosinya tidak terkontrol.

Setelah menembak istrinya, pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Dilansir liputan6.com, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Andry Wibowo membenarkan peristiwa tersebut, dan keduanya merupakan pasangan suami istri.

Pakar hukum DR. AY. Gea, mengatakan bahwa perilaku bejat dokter yang tega menembak istrinya hingga tewas tersebut, bisa terancam hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, atau sekurang kurangnya hukuman penjara 20 tahun.

Pengenaan hukuman tersebut, menurut DR. Gea, merujuk kepada undang – undang darurat Nomor 12, tahun 1951.

“ Inilah dampak dari mudahnya kalangan sipil memperoleh senjata api. Perolehan dan Penggunaan senjata api bagi kalangan sipil saat ini sudah menjadi trend dan sudah menjadi rahasia umum karena mudahnya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Ini yang harus ditinjau kembali dan ditertibkan, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” tutur DR. Gea, kepada petajatim.id, Jumat, 10/11/2017.

Ia menambahkan, beberapa syarat utama an penting yang seharusnya di penuhi oleh pemegang senjata api, dan merupakan kewajban hukum bagi pemegang senjata api antara lain yaitu syarat medis, syarat psikologi dan memiliki keahlian menembak. Syarat ini merupakan perintah norma.

Sebagai syarat medis, lanjut Gea,  maka pihak kesehatan atau rumah sakit yang memberikan keterangan sehat bagi calon pemegang senjata api, harus di lakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terutama tingkat emosional dan mentalitas pemegang senjata api.

Sebagai syarat psikologi, maka pihak psikolog harus benar-benar memliki ukuran medis psikologi, apakah yg bersangkutan layak atau tidak layak.

Karena apabila pihak rumah sakit, yang membuat keterangan sehat atau tidaknya kesehatannya dan atau psikologinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka yang memberi keterangan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya dalam aspek pidana.

“Kita mendesak pihak2 organ negara agar mengevaluasi segala instrumen hukum dalam memberikan izin kepada setiap warga negara memegang senjata api. Manfaat penggunaan senjata api itu digunakan untuk melindungi nyawa orang dan bukan malah sebaliknya menghilangkan nyawa orang. Kita sangat mengharapkan institusi negara agar tidak  menganggap sepele masalah seperti ini agar lebih selektif penggunaan senjata api ini dan tidak di jadikan senjata api itu utk di gunakan merugikan hak asasi manusia yang lain,” ” tegas  advokat dan dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi swasta tersebut.

( red/jok )