SURABAYA, Petajatim.id. Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo akan memanggil Bupati maupun Walikota yang tidak menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2018.

Penegasan Pakdhe Karwo tersebut, disampaikannya saat memberi sambutan pada penyerahan DIPA dan DPA, di Gedung Negara Grahadi, Jumat, 15 Desember 2017, siang.

Ditegaskan Pakdhe, agar Bupati maupun Walikota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, agar pemanfaatan keuangan negara bisa dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

“ Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil Pemerintah Pusat, saya harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dengan baik,” tegasnya.

Oleh karenanya, Pakdhe tidak akan menyerahkan DIPA dan DPA Provinsi Jawa Timur, tahun 2018, sampai Bupati maupun Walikota hadir.

Menurut catatan, Bupati maupun Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang tidak hadir dalam penyerahan DIPA dan DPA tersebut diantaranya, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu, dan Kabupaten Jombang.

Pakdhe menekankan, bahwa DIPA maupun DPA tidak bisa diwakilkan melalui staf, karena penyerahan DIPA tidak sekedar dapat uang dan hak, tetapi ada kewajiban yang lebih besar dan tidak bisa dianggap enteng.

DIPA untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi Rp 119 triliun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 triliun. Peningkatan DIPA ini, harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik serta pertanggung jawaban yang baik pula.

Adapun rincian DIPA dan DPA Jawa Timur tahun 2018 ini, dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 44,3 triliun, dana transfer ke daerah Rp 75 triliun. Sedangkan untuk APBD Jawa Timur tahun 2018, sebesar Rp 30,762 triliun.

Pakdhe mengingatkan, agar pemanfaatan DIPA dan DPA Jawa Timur 2018,  harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khususnya difokuskan pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Setelah penyerahan DIPA dan DPA ini, harap Pakdhe, agar segera diserahkan kepada OPD maupun Satker, untuk segera dilakukan lelang barang dan jasa.

( Sumber Pemprov/Diskominfo Jatim )