Surabaya, petajatim.id. Indonesia Sharia Economic Festival 2017 resmi dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di Surabaya, Kamis, 9/11/2017.

Festival yang mengangkat tema Fostering Inclusive Economic tersebut, merupakan festival terkait pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wapres JK mengatakan, melalui kegiatan festival ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha ekonomi syariah untuk selalu berinovasi, maju dan berkembang baik.

“ Kita selalu mengukur kemajuan suatu bangsa dari berapa besar pertumbuhan ekonominya, berapa besar kemajuan rakyatnya, dan adil ekonominya. Itu semua menjadi ukuran kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia berkembang pada tahap menengah, dan baru saja diumumkan pada triwulan III – 2017, ekonomi tumbuh 5,06 persen,” kata Wapres dalam sambutan tertulisnya.

Terkait dengan sistem ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia, Jusuf Kalla mengajak untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi yang halal dan dirahmati Allah SWT. Menurutnya, ekonomi syariah tidak terlalu sulit, karena ekonomi bagian dari muamalah.

Yang agak rumit, kata JK, sistem keuangan syariah agar menghindari riba. Untuk ukuran halal sangat mudah, sepanjang yang dijual bukan barang haram.

Dalam ekonomi syariah, Indonesia masih mengalami keteralambatan 5 persen. Ia mencontohkan, Malaysia sudah mencapai 20 persen, karena sistem keuangannya telah dijalankan dengan ekonomi syariah, sedangkan di London, Inggris, sistem ekonominya sudah menggunakan syariah.

Dalam sistem ekonomi syariah, lanjutnya, banyak didapat keuntungan, dan tidak mengenal krisis. Karena sistem ekonomi syariah, tidak diperbolehkan spekulasi, selalu ada transaksi.

JK berharap, melalui moment  Indonesia Sharia Economic Festival 2017,  menjadi inspirasi dan daya dorong untuk melakukan suatu perubahan dalam tata kelola perekonomian di Indonesia, membangun sinergi yang baik, terstruktur, baik antara industri perbankan, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha.

Selain Wapres Jusuf Kalla, acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, Gubernur BI, Agus Martowardoyo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

( Rhj/Jok )