SURABAYA, Petajatim.id. Persoalan keadilan yang seharusnya diperoleh Purwadi, SH dan kawan-kawan, PNS pada Kantor Perdagangan Kota Surabaya yang dimutasi pada Unit Kerja Metrologi, hingga saat ini masih tanda tanya.

Entah mengerti tata administrasi negara atau tidak,  Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya, melakukan kecerobohan dengan mengangkangi kewenangan Wali Kota Surabaya, dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Sandi Ketua LSM Madania, yang selama ini konsisten terhadap perjuangan hak-hak keadilan masyarakat, sangat menyayangkan tindakan gegabah Kadis Perdagangan Kota Surabaya, yang dinilai berakibat hilangnya hak-hak PNS yang dimutasi akibat adanya kebijakan tersebut.

Melalui rilis yang dikirimkan ke Petajatim.id,  Sandi mengatakan, setelah pihaknya melakukan berbagai penyelidikan  terhadap kasus pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan pemotongan Tunjangan Kinerja terhadap staf  PNS pindahan dari Propinsi Jatim ke PEMKO Surabaya, ditemukan adanya kejanggalan yang menjurus kepada mal administrasi.

Hal tersebut, kata Sandi, bermula dari terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  ( PERKA  BKN ) Nomer 9 Tahun  2014, tertanggal 4 April 2016, dimana dalam Peraturan tersebut telah diatur Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang melaksanakan Metrologi Legal, menjadi Pegawai Negeri Sipil Derah Kabupaten /Kota.

Berdasarkan PERKA tersebut  telah diatur  dengan jelas,  dalam pelaksanaan mutasi PNS dari Propinsi ke Kab/Kota , serta segala macam fasilitas tunjangan dan ketentuan  yang melekat didalamnya.

Seperti misalnya disebutkan dalam PERKA BKN  dalam Pasal 2 ayat 2 , diatur  bahwa PNS yang pindah dari Propinsi ditempatkan  pada Unit kerja yang melaksanakan  metrologi legal di wilayah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan lagi bahwa PNS dari Propinsi yang menduduki jabatan fungsional (khusus) dalam pelaksanaan mutasi di Pemko/Pemkab TETAP menduduki jabatannya. Artinya PNS yang mutasi dari Propinsi ke Pemko tugas dan jabatannya tetap seperti sebelumnya.

Berdasarkan Surat keputusan  Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Nomor : 00001/KEP/CU/23578/2016 tanggal 27 Oktober 2016 bahwa sdr Purwadi,SH telah dimutasikan di Pemko Surabaya sebagai  ( jabatan fungsional) Penera Madya Golongan IV B.

Atas pelaksanaan mutasi tersebut Walikota Surabaya telah menetapkan Surat Keputusan Penempatan Pegawai Nomor : 828.3/214/436.8.3/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil a/n Purwadi, S.H, NIP : 195912291983031025 Golongan IVB sebagai Penera Madya UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Sehingga terhitung mulai sejak dikeluarkan dan berlaku  Surat Keputusan  Walikota  nomor 828.3/214/436.8.3/2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil a/n Purwadi, S.H maka definitif  jadi PNS Pemko Surabaya.

Dalam pelaksanaan tugas,  Sdr Purwadi,SH telah membuat kontrak kerja dengan angka kredit sesuai dengan ketentuan sebagai seorang PNS dengan jabatan Fungsional, dengan pengalaman kerjanya sekitar 35 tahun .

Pendidikan khusus sebagai seorang Ahli Penera Madya sudah tidak diragukan lagi. Ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun pendidikan memperdalam keilmuan Tera di Metrologi Pusat Bandung.

Berdasarkan ketentuan  yang berlaku di Keputusan Walikota Surabaya Nomor : PERWALI : 101 /2016 tentang Kriteria Pemberian Penghasilan, dan KEPWALI 188.45 / 276 / 436.1.2/ 2016 tentang  Pemberian Tambahan Penghasilan dan Perwali No. 7 /2017,  tentang Juknis Pemberian E-Performance,  maka  Sdr. Purwadi SH, NIP: 195912291983031025,   berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai, baik TPP maupun E-Performace.

Namun, kenyataan yang ada dilapangan berkata lain. Pelaksanaan Mutasi Sdr. Purwadi berdasarkan  Surat Keputusan Penempatan Pegawai Nomor : 828.3/214/436.8.3/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil a/n Purwadi, S.H, NIP : 195912291983031025 Golongan IVB dengan Jabatan ( Fungsional Khusus ) sebagai  Penera Madya UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya, dianulir  oleh Kadinas Perdagangan Perdagangan Pemko Surabaya .

Karena Kepala Dinas Perdagangan Pemko Surabaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/0139/436.7.21/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Staf dalam jabatan Umum pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Dalam Suratnya, Kepala Dinas  telah menempatkan Sdr Purwadi, SH sebagai Staf Adminitrasi.

Tentu dengan keluarnya Keputusan Kepala dinas Ini banyak hal yang dilanggar,  dan menabrak ketentuan PERKA BKN Nomer 9/2014.

Tidak patuh dan mengangkangi Keputusan Walikota Nomor : 828.3/214/436.8.3/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil a/n Purwadi, S.H,  NIP : 195912291983031025 Golongan IVB sebagai (jabatan Fungsional Khusus) Penera Madya.

Kadis Perdagangan Pemko Surabaya dinilai telah bertindak diluar kewenangannya, sehingga diduga melanggar penyalah gunaan kewenangan, serta tidak mengerti hirarkhi peraturan perundang undangan di Indonesia.

Hal ini tentu sangat merugikan Sdr Purwadi SH dkk,  atas sikap dan keputusan yang dilakukan kepala Dinas Perdagangan Pemko Surabaya.

“ Kami berharap, pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Propinsi / Kota segera melakukan klarifikasi bersama atas sikap Kepala Dinas Perdagangan Pemko Surabaya yang menerbitkan Surat keputusan Nomor : 800/0139/436.7.21/2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang Penempatan Staf dalam jabatan Umum pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya,” tutur Sandi.

Selain itu tambahnya,  Ombudsman Jawa Timur sebagai Lembaga Negara yang   mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan juga harus turun tangan dalam mensikapi persoalan ini.

( Sand/Jgd/Jok )