SURABAYA, Petajatim.id, Nelayan, merupakan ujung tombak dalam mensukseskan pembangunan bidang perikanan di Indonesia. Namun sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Mensikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan melakukan berbagai kebijakan strategis, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Salah satu diantaranya, melakukan program penataan kampung nelayan, melalui kegiatan bedah kampung.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaya, di sela-sela kunjungan kerjanya di Surabaya, Kamis, 7/9/2017.

Sjarief mengatakan, kawasan kampung nelayan, umumnya dekat dengan sentra perikanan ( pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan), yang menjadi pusat aktifitas nelayan. Menurut data, hingga saat ini terdapat 18.827 desa nelayan, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun hal yang memprihatinkan, menurut Sjarif, mayoritas nelayan tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan, dan hidup di perkampungan-perkampungan yang padat. Mereka hidup di lingkungan yang kumuh dan kotor. Akses jalan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah maupun limbah kurang memadai.  Perbaikan lingkungan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, menjadi prioritas program Kementrian Kelautan Perikanan dalam waktu dekat ini.

Sjarief berharap, dengan diperbaikinya sarana dan prasarana lingkungan di perkampungan nelayan, akan tercipta kehidupan yang harmonis, dan bermartabat.

Kementrian Kelautan dan Perikanan, telah menganggarkan kegiatan bedah kampung nelayan, pada tahun anggaran 2017 ini, berupa pembangunan fisik maupun sarana publik di kawasan kampung nelayan, dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat.

“ Bentuk kegiatan bedah kampung nelayan berupa gerakan aksi bersih kampung nelayan dan bedah rumah nelayan, dengan bantuan penyediaan peralatan dari KKP. Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah komponen seperti, aparatur desa, kecamatan, polsek, koramil dan sebagainya, di setiap lokasi kegiatan,” kata Sjarief.

Kegiatan bedah kampung nelayan, dilakukan secara bertahap. Pemilihan rumah yang akan dibedah berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim DJPT dan rekomendasi desa/kecamatan. Bedah rumah dilakukan melalui bantuan penyediaan bahan material bangunan rumah, seperti kayu, grc, cat, dan lain lain, serta jasa tukang. Target pekerjaan diharapkan selesai dalam lima hari, dimulai saat gerakan aksi bersih, dan dalam hal pengawasan pekerjaannya, melibatkan pengawasan dari personil UPT Pelabuhan perikanan.

(diskominfo jatim/jok)