JAKARTA -Petajatim.id. Untuk mendorong laju pembangunan di pedesaan, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa, sejak 2015. Keyakinan Pemerintah saat itu, dengan adanya Dana Desa, akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan mampu memberi kontribusi terhadap desa, berupa peningkatan sarana dan prasarana dan layanan dasar, ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa, Pemerintah telah menyusun penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, alokasi dan monitoring evaluasi  Dana Desa.

Agar penggunaan dana desa tersebut efektif, penggunaannya diutamakan untuk mendanai swakelola, menggunakan bahan baku setempat dan tenaga kerja setempat sebanyak-banyaknya.

Pada awalnya, Pemerintah berencana untuk menaikkan alokasi anggaran dana desa,  agar program ‘membangun dari pinggiran’ bisa cepat terealasi, dan mengejar ketertinggalan, utamanya di desa-desa terpencil.

Namun, rencana tinggal rencana. Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah urung menaikkan dana desa. Alasan Pemerintah, adalah keterbatasan anggaran. Bahkan untuk efisiensi anggaran, dana untuk desa yang dinilai sudah mandiri, akan dikurangi, dan pemerintah akan fokus pada desa kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Sebelumnya, Pemerintah berencana anggaran dana desa untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp 120 triliun, namun dengan batasan anggaran yang disetujui di APBN 2018, hanya dimungkinkan sebesar Rp 60 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi memastikan, bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2018 tidak akan bertambah. Dan Pemerintah, melalui APBN hanya menyetujui besaran dana desa Rp 60 triliun, yang akan didistribusikan kepada 74.910 desa, di seluruh Indonesia.

“Strateginya nanti ada perubahan rasio pembagian dana desa, dan berlaku mulai tahun depan,” kata Sanusi di Jakarta, Jum’at 25/8/2017.

Rasio pembagian dana desa, menurut Sanusi, akan berubah dari sebelumnya 90 berbanding 10, menjadi 80 berbanding 20. Perinciannya, 80 persen dari total bantuan dana desa, akan dibagi secara merata kepada seluruh desa. Sisanya, yang 20 persen, akan melalui pertimbangan empat variabel desa, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah desa, kondisi kemiskinan dan letak geografis. Perubahan rasio tersebut, akan mempengaruhi langsung jumlah dana desa yang akan diterima oleh desa.

Tak hanya itu, Pemerintah juga akan melakukan penilaian terkait kategori desa. Desa yang dikategorikan sudah mandiri, akan dikurangi jatahnya, dan akan fokus pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Menurut catatan Kemendes PDTT, ada 28 ribu desa yang akan dimasukkan kategori desa berkembang, maju dan mandiri. Jumlah kucuran dana desa untuk kategori tersebut, akan dikurangi.

Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, dalam waktu dekat, Kemendes PDTT akan melakukan evaluasi dan survei untuk melihat seberapa jauh efektivitas dana desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakata desa.

(Prim/Joko/ilustrasi foto abadikini)