Ketum PWRI Suriyanto PD

 

PETAJATIM.id Jakarta – Tudingan dari salah satu organisasi profesi kewartawanan yang mengatakan bahwa wartawan menerima transport dari undangan liputan bisa dikategorikan sebagai suap, menyentak keprihatinan Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( PWRI ) Suriyanto PD.

Menurut Suriyanto, anggapan tersebut sebagai bentuk ketidak mengertian organisasi tersebut terkait definisi suap dan sekaligus telah melukai perasaan wartawan.

Diakatan Suriyanto, bahwa pemberian transportasi terhadap wartawan oleh instansi yang mengundang untuk suatu pemberitaan adalah legal, sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

“ Jangan sok tahu, apalagi sudah menghakimi. Harusnya dipelajari dulu apa definisi suap dan korupsi, jangan asal bicara, itu sudah melukai perasaan teman-teman wartawan. Jangan sembaranan menuduh,” kata Suriyanto kepada Petajatim.id, Rabu (4/7/2018)

Tidak dipungkiri, setelah terbitnya UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemberian sesuatu sering dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau suap. Namun, implementasinya tidak demikian, harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas terkait definisi suap maupun korupsi itu sendiri.

“ Seorang wartawan yang diundang melakukan liputan oleh suatu instansi atau perusahaan, kemudian ada anggaran transportasi untuk wartawan, tidak bisa dikategorikan suap maupun diseret ke ranah tindak pidana korupsi. Apalagi wartawan harus menunjukkan NPWP, untuk dipotong pajak. Itu legal, dan bukan masuk kategori suap,” kata Suriyanto kepada Inovasi.web.id, Selasa 3 Juli 2018.

Dijelaskan Suriyanto, memang diakui, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pasal karet yang bisa ditarik kesana kemari. Sebab definisi korupsi sangatlah luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana suap bisa digolongkan sebagai korupsi.

Filosofi korupsi, kata dia,  sejak awal adalah adanya aspek kerugian negara yang riil atau konkrit, bukan sesuatu yang prediktif atau asumtif sifatnya. Kalau menyuap seorang pejabat, sebenarnya negara tidak dirugikan, sebab yang dikeluarkan uang suap itu uangnya sendiri bukan uang negara, apalagi memberi amplop kepada wartawan yang jumlanya tidaklah seberapa.

Delik seperti ini sekarang semakin luas, apalagi pengertian korupsi adalah barangsiapa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Suriyanto menegaskan bahwa memberi transport atau amplop kepada wartawan yang diundang melakukan liputan tidak bisa dikategorikan suap. Alasanya, pertama, semuanya tergantung berapa besarnya “amplop” yang diberikan kepada wartawan bersangkutan. Kalau jumlahnya cukup besar bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dengan melalui nomor rekening, maka bisa digolongkan sebagai suap bahkan korupsi.

Sebab sudah masuk dalam definisi korupsi sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi kalau pemberian amplop untuk wartawan itu hanya sekedar uang ganti transportasi yang jumlahnya tidak seberapa meski sang wartawan sudah mendapat gaji bulanan dari media tempatnya bekerja, itu bukan termasuk suap apalagi korupsi, sebab tidak masuk dalam definisi UU Nomor 20 tahun 2001.

Kedua, tergantung apakah pemberian amplop itu akan mempengaruhi berita atau tulisan sang wartawan terhadap si narasumber pemberi amplop, apakah itu instansi pemerintah ataukah perorangan. Jika tulisan atau berita sang wartawan tetap independen, profesional dan mengigit, maka bukan termasuk suap.

Tetapi jika tulisan sang wartawan memuji-muji dan membela sang narasumber pemberi amplop meski telah melakukan tindak pidana, maka itu bisa digolongkan sebagai suap (riswah). Berarti sang wartawan telah melakukan tindakan “membela yang bayar”, sehingga pantaslah kalau disebut sebagai wartawan amplop.

 

( Jok )