JAKARTA, Petajatim.id. Dewasa ini, peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, diyakini mampu mendongkrak sektor ekonomi nasional, dan telah memberi kontribusi yang penting dan besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi masyarakat. Karenanya, pengembangan yang berkelanjutan terhadap UKM perlu dilakungan, dan harus menjadi skala prioritas, agar UKM tidak hanya tumbul dalam jumlah, tapi juga berkembang dalam kualitas, sehingga memiliki daya saing.

Namun sayangnya, kebijakan dan pengembangan UKM masih mengalami distorsi, sehingga tujuan dan sasarannya belum tercapai secara optimal. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWRI) Suriyanto, dalam diskusi terbatas yang digelar Petajatim.id, biro Jakarta, Jum’at malam, 1/8/2017.

Menurut Suryanto, distorsi tersebut bisa dihilangkan apabila, stakeholder, pemerintah, maupun pihak swasta yang bersentuhan langsung dengan UKM, melakukan upaya untuk peningkatan daya saing, secara bertahap dan berkesinambungan.

“Peran UKM di Indonesia, telah nyata mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian bangsa ini. Justru UKM lah penyumbang terbesar. Namun pada perjalananya, pengembangan UKM ini masih mengalami distorsi, sehingga tujuan maupun sasarannya tidak tercapai secara optimal. Disinilah, perlu komitmen bersama, stakeholder, pemerintah maupun non pemerintah harus bersinergi, melakukan upaya-upaya kongkrit, agar UKM-UKM bisa maju dan berdaya saing,” kata Suriyanto.

Selain itu, masih menurut Suriyanto, kendala lain yang dialami pelaku Usaha Kecil Menengah adalah sumber daya manusia, teknologi, permodalan, informasi dan pasar. Kendala-kendala pokok tersebut, harus disikapi bersama.

Terkait, kurangnya akses permodalan, yang menjadi kendala utama bagi pelaku Usaha Kecil Menengah, yang sebagian besar diantaranya berada di daerah-daerah, Suriyanto menyarankan, alternatif yang bisa dilakukan adalah perlunya pembentukan lembaga keuangan non bank seperti modal ventura (ventura capital) dan lembaga penjamin kredit.

“ Banyak pelaku UKM di daerah, kesulitan akses permodalan. Padahal, kalau dilihat dari hasil produksinya tak kalah saing. Mereka ulet dan punya inovasi kok, hanya perlu pendampingan, pelatihan dan sebagainya. Untuk permodalan, bisa disikapi dengan berbagai alternatif, misalnya modal ventura atau lembaga penjamin kredit. Sudah saatnya, pengembangan UKM itu menjadi skala prioritas. Jangan pelaku usaha konglomerasi saja yang diberi kemudahan fasilitas,” kata Suriyanto menambahkan.

(Dea/D. Supriyanto JN)