ilustrasi (Tbrinunnews.com)

 

SURABAYA, Eksekusi hukum pancung terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur oleh Pemerintah Arab Saudi , Minggu (18/03/18), menuai sejumlah pertanyaan.

Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan acuh dan dinilai lemah dalam pengawasan.

Anggota Komisi E, DPRD Jawa Timur Abdul Halim mengaku, pihaknya mempertanyakan mengapa sampai terjadi pemancungan terhadap TKI asal Bangkalan, Muhammad Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi, tanpa ada yang mengetahui.

“ Ini aneh. Dan harus dipertanyakan kepada lembaga pengerah tenaga kerja yang mengirim dan Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jawa Timur, mengapa sampai tidak terdeteksi masalah yang dihadapi oleh TKI,” kata Halim, di kantor DPRD Jatim, Selasa (20/3).

Halim menegaskan, ke depan persoalan seperti ini jangan sampai terulang lagi. Tidak boleh ada Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus hukum berat tapi tidak terdeteksi.

“ Saya prihatin, dan saya berharap Kementerian Tenaga Kerja menjalankan tugasnya dengan melakukan monitoring pada TKI kita, agar jika ada yang bermasalah, langsung mendapat pengawalan dan advokasi,” ungkap politisi asal Madura ini.

Senada dengan Abdul Halim, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Daim mengatakan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

Menurutnya, apapun kasus yang terjadi yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri, apalagi yang bersangkutan tenaga kerja, semestinya ada perlindungan hukum terkait warga yang berurusan dengan persoalan hukum.

“ Pemerintah harus hadir melakukan pembelaan terhadap siapapun, karena itu bagian dari tugas negara, bukan persoalan kasus di Jawa Timur. Undang-undang mengamanatkan jaminan bagi TKI menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jaminan keamanan TKI tidak serta merta cukup ketika putusan pengadilan sudah selesai. Maka seharusnya ada pendampingan hukum yang lebih awal, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Suli Daim menambahkan, agar hukuman pancung tidak kembali terjadi, Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) tidak boleh serta merta mengirimkan tenaga kerja, tanpa disertai kualifikasi dan jaminan asuransi oleh Pemerintah.

( Sam/Jok )