Cawalkot Malang Moch. Anton ( ft. metrotivinews )

 

JAKARTA, Setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua Calon Walikota Malang Moch. Anton dan Yaqud Ananda Gudbhan.

Mulai kemarin, Selasa 27 Maret 2018, mereka telah menjadi tahanan KPK, dan  keduanya dipastikan tidak bisa lagi mengikuti kegiatan kampanye.

Kepada wartawan, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dengan status tahanan KPK, praktis Anton dan Nanda tidak bisa lagi mengikuti aktifitas kampanye menjelang pemilihan wali kota Malang Juni mendatang, karena KPK tidak mungkin memberikan ijin kepada mereka untuk melakukan aktifitas tersebut.

“ Sejauh ini belum ada preseden sama sekali ( tersangka yang ditahan ) keluar tahanan untuk melakukan kampanye. Kalau ijin itu dimintakan, kami tidak mungkin memberikan,” kata Febri.

Febri menambahkan, bahwa KPK sangat tegas dan konsisten untuk melakukan penegakan hukum. Aturan tegas ini tidak hanya diterapkan kepada Anton dan Nanda saja, namun ada lima calon kepada daerah yang lain yang ditahan KPK mengalami nasib serupa. Mereka adalah Marianus Sae (cagub NTT), Mustafa (Cagub Lampung), Asrun (Cagub Sulawesi Tenggara) Imas Aryumningsing (cabup Subang) dan Nyono Suharli Wihandoko (cabup Jombang).

Terkait dengan keputusan tersebut, kepada wartawan Anton  mengaku hanya bisa pasrah.

“ Sudah kita ikuti saja proses hukum di KPK,” kata Anton, sambil memasuki mobil tahanan KPK.

Ketum PWRI Ingatkan Hukum Harus Tetap Berjalan

 

Ketum PWRI Suriyanto PD

Senada dengan Febri, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD, mengatakan, langkah yang dilakukan KPK sudah tepat dan hukum wajib ditegakkan, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

Suriyanto mendorong aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan untuk tetap memproses pelaku tindak pidana, terutama korupsi.

Penegak hukum diminta untuk tidak menuruti pernyataan salah seorang pejabat yang mengatakan agar KPK menunda rencana pengumuman tersangka korupsi untuk calon kepala daerah pada Pemilu 2018 mendatang.

Ditegaskan kandidat Doktor ilmu hukum tersebut, bahwa proses penegakan hukum terhadap kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tak boleh diintervensi oleh siapapun

“ Hukum harus tetap berjalan. Tidak ada ketentuan untuk itu. Penegakan hukum bagi siapapun terutama menyangkut tindak pidana korupsi, sesuai bukti dan aturan perundang-undangan harus diproses. Tidak boleh ada intervensi segala macam,” kata Suriyanto.

( Dea/Jgd/Jok )