Jakarta, petajatim.id. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu Kepala Daerah ‘nakal’ yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kemarin, Kamis, 23/11/2017, KPK menetapkan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemerintah Kota Mojokerto.

Dilansir dari Sindonews.com, penetapan Mas’ud sebagai tersangka oleh KPK, merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu.

“ Surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka MY (Mas’ud Yunus), diterbitkan tanggal 17 November 2017,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kamis, 23/11/2017.

Febri menambahkan, bahwa sebelumnya KPK juga menangkap Umar Faruq, yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dalam operasi tangkap tangan, dan telah menetapkannya sebagai tersangka.

Bersamaan dengan Umar, KPK menangkap pula Kepala Dinas PUPR, Wiwiet Febriyanto, mantan Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Abdullah Fanani.

Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai yang diduga digunakan Wiwiet untuk menyuap pimpinan DPRD kota Mojokerto sebesar Rp 470 juta.

Dalam perkara ini, kata Febri, Mas’ud diduga memberi janji atau hadiah kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto, untuk membahas perubahan APBD.

Atas perbuatannya tersebut, Yunus disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a, atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20, tahun 2001, tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( red )