Sampang, Petajatim.id . Mengaku sebagai ahli waris, seorang warga segel Sekolah Dasar Negeri (SDN) Asem Jaran Kecamatan Banyuates Sampang Madura Jawa Timur. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyerahkan persoalan ini ke pihak keamanan.

Mahdar, warga setempat yang mengaku sebagai ahli waris sah pemilik lahan yang saat ini di tempati SDN Asem Jaran, terpaksa melakukan penyegelan bangunan sekolah, pada Rabu 27 Desember 2017, karena menganggap sampai saat ini belum ada penyelesaian pengalihan lahan oleh Pemkab Sampang.

Menurutnya, pada tahun 1975 SDN itu dibangun dengan persetujuan orang tuanya karena pertimbangan untuk tempat pendidikan dan kepentingan umum, namun hingga saat ini belum ada pengalihan kepemilikan lahan kepada pihak lain.

Kemudian pada tahun 1977 tanah tersebut di sertifikasi oleh orang tuanya dengan status hak milik nomor 6 atas nama Mahdar/H Mahdar.

Setelah itu pembangunan SDN Asem Jaran terus di kembangkan tetapi Pemkab tidak pernah mengurus kejelasan kepemilikan tanah sehingga sampai saat ini hak atas tanah tersebut tetap berstatus hak milik H. Mahdar, sesuai dengan yang tertera di sertifikat.

Ia mengaku berkali kali mempertanyakan itikad baik Pemkab Sampang atas tanah yang masih menjadi hak miliknya namun tidak di gubris.

“Saya sudah sering mengingatkan dan mempersoalkan tanah yang digunakan tempat pendidikan ini, namun sampai saat ini belum ada kejelasan maupun kompensasi yang di terima,” tandas H Mahdar

Bahkan, pada tanggal 4 Oktober tahun 2017 lalu, ia kembali berkirim surat lagi ke Pemkab, tetapi tidak ada respon, sehingga Rabu (27/12/2017),  Ia terpaksa menyegel bangunan tersebut sampai waktu yang tidak di tentukan.

Dalama tuntutannya H Masdar meminta agar lahan yang masih menjadi miliknya itu di kosongkan atau mengganti dengan nilai yang wajar.

Mensikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang H Jupri Riyadi menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut ke pihak keamanan

Ia mengaku sudah melakukan pendekatan dengan pihak yang mengaku ahli waris namun yang bersangkutan mematok nilai yang tinggi, sementara Disdik tidak punya dasar mengeluarkan dana pengalihan status tanah dengan nilai yang tinggi itu.

( Aji/red )