Petajatim.id. Pemerintah, mulai Kamis, 24/08/2017, serentak melakukan sosialisasi penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan, agar penyaluran dana desa lebih optimal, tidak melanggar aturan baku yang telah ditetapkan dan bisa berdampak hukum karena salah penerapan.

Pertama kali dalam sejarah, Pemerintah Indonesia menyediakan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang langsung dialokasikan ke desa-desa. Meski merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang baru, dan masih menemui banyak kendala dalam penyalurannya, namun Dana Desa dinalai mampu memberi kontribusi terhadap desa berupa peningkatan sarana dan prasarana dan layanan dasar, ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, alokasi Dana Desa terus mengalami pengingkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa serapan Dana Desa, berjalan baik, meski masih ditemui banyak kelemahan dan kekurangan, namun secara umum Dana Desa terserap dengan baik.

Pemerintah menggulirkan Dana Desa, dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Desa dan Perwujudan Visi dan Misi Presiden. Pertama, Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 tentang Desa, memberikan Desa kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai konsekuensi pemberian kewenangan tersebut, dan sesuai dengan prinsip money follows functions, maka Desa diberikan tujuh sumber pendapatan sebagaimana tertuang dalam pasal 72, ayat 2 UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dimana salah satunya adalah Dana Desa.

Tujuan pemberian sumber-sumer pendapatan tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, melalui pelayanan publik di desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari Pembangunan

Kedua, alokasi Dana Desa dilakukan untuk mendukung Nawa Cita Presiden, khususnya Cita ketiga “ Membangun dari Pinggir “. Sesuai dengan konsep tersebut, kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, harus dimulai dari desa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Diharapkan, dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, akan menciptakan simpul ekonomi baru, meningkatkan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan.

(Redaksi, disarikan dari Buletin Kinerja, XXVIII/2016/ Foto Ilustrasi Radar Lamsel)