Ilustrasi (viva)

 

PETAJATIM.ID, Sebuah kabar duka kembali menyelimuti ketenaga kerjaan kita. Kemarin, Minggu (18/3) sekitar pukul 11.30 waktu setempat, salah seorang tenaga kerja Indonesia asal Bangkalan, Madura, bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad, menjalani hukuman pancung di Arab Saudi.

Kabar mengenai eksekusi terhadap buruh migran tersebut, disampaikan Lembaga Migrant Care, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia, Senin (19/03).

“ Menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Otoritas Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi ini ( menyampaikan mandatory consular notification ) kepada perwakilan Republik Indonesia,” sebut Migrant Care dalam keterangan pers.

Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum  Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, bahwa Kemenlu RI mengetahui adanya eksekusi tersebut dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum dilakukan eksekusi dan saat itu semua akses ditutup.

Dari informasi yang diperoleh, Muhammad Zaini Misrin Arsyad warga Bangkalan, dituduh membunuh majikannya di Kota Makkah pada tahun 2004 lalu. Namun yang disesalkan, pemerintah baru diberi tahu tentang status hukum Zaini, setelah Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis hukuman mati empat tahun kemudian.

Selain itu, selama proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.

Terkait eksekusi hukuman pancung tersebut, Migrant Care menganggap bahwa eksekusi terhadap Zaini Misrin sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, apalagi menurut pengakuan Zaini, dia diintimidasi dan mengalami tekanan dari otoritas Saudi Arabia, dan dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembunuhan.

Sebelum eksekusi dilakukan Presiden Joko Widodo pernah menyurati Raja Salman sebanyak dua kali untuk meninjau kembali vonis hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad.

Pihak Kementerian Luar Negeri RI pun berupaya mengajukan peninjauan kembali karena ada bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke Mahkamah pada  6 Maret 2018.

( Jok/Red )