JAKARTA, Petajatim.id. Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penggunaan alat tangkap cantrang hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan tersebut diambil Jokowi, setelah melalui mediasi antara pemerintah daerah, nelayan dan pemerintah pusat.

Dilansir dari Inovasi.web.id, nelayan dan asosiasi terkait, memprotes kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016, mengenai pelarangan penggunaan sejumlah alat tangkap, termasuk cantrang, dengan melakukan demo di depan istana negara kemarin, Rabu, 17 Januari 2018.

Kebijakan Menteri Susi yang memberikan batas waktu penggunaan alat tangkap cantrang hingga 31 Desember 2017, menuai reaksi nelayan di tanah air, karena dinilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada nelayan, terutama nelayan tradisional.

Dengan dicabutnya kembali peraturan tersebut oleh Presiden, dan nelayan diberi ijin menggunakan alat tangkap cantrang, menurut pengamat maritim dan Direktur Sailendra Foundation D. Supriyanto JN, sebagai langkah tepat.

Menurut D. Supriyanto, ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan tersebut justru menjadi bumerang bagi pemerintah, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini.

“ Itu merupakan langkah yang tepat. Kajian harus dilakukan secara mendalam dalam perspektif yang lebih luas. Apalagi, persoalan yang dihadapi nelayan saat ini adalah persoalan kemiskinan. Nelayan mencoba berkreasi dengan membuat alat tangkap cantrang. Apa jadinya, kreatifitas tersebut diberangus tanpa adanya kesiapan. Ini justru akan meruntuhkan kewibawaan pemerintah, dan hilangnya kepercayaan nelayan terhadap KKP,” ungkapnya, Kamis, 18 Januari 2018.

Selain itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih proaktif melakukan pendekatan kepada nelayan, dengan memberi bimbingan teknis agar ke depan nelayan meninggalkan alat tangkap cantrang dalam aktifitas melautnya.

“ Lakukan pendekatan pelan-pelan dengan memberi bimbingan teknis untuk beralih dan tidak lagi menggunakan alat tangkap cantrang. Tentunya, pemerintah dalam hal ini KKP harus benar-benar mempersiapkan secara matang terkait alat tangkap pengganti cantrang,” tuturnya.

Dalam demo kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menemui demonstran dan mengatakan bahwa Pemerintah mendengar aspirasi nelayan, dengan memperpanjang masa peralihan penggunaan alat tangkap cantrang hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Hanya saja, kata Susi, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi nelayan yang biasa menangkap ikan di laut Jawa. Sementara untuk nelayan di luar Jawa, Susi tetap melarang penggunaan alat tangkap cantrang.
“ Saya tidak mau bicara cantrang lagi. Kita move on. Pabrik Surimi harus menghargai ini. Mereka harus mulai diverifikasi usahanya, karena Pemerintah betul-betul firm menjadikan laut masa depan bangsa, dengan keberlanjutan sebagai dasar utamanya. Pengusaha yang tidak mau move on bukan pengusaha jaman now,” kata Susi di kantornya, Kamis, 18/1/2018, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.

Ditegaskan Susi, dalam masa peralihat ini, jika kedapatan nelayan yang masih menggunakan cantrang, tetapi melaut di luar laut jawa, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.
( De Rizki/ red )