CIAMIS, Petajatim.id. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu diantaranya melalui program PTSL sebagai salah satu program strategis Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kementrian ATR/BPN, dengan  penyerahan sertifikat tanah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap hak atas tanah milik rakyat.

Dilansir dari Inovasi.web.id, melalui penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, yang langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi, dimana Presiden Jokowi telah hadir di tengah masyarakat Jawa Barat adalah yang ke 9 kalinya.

“ Presiden Jokowi menyapa langsung dan menyerahkan hasil kinerja presiden yaitu berupa sertipikat.” tutur Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional M. Noor Marzuki,  dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Jokowi di  Ciamis, Jawa Barat, Selasa (16/1/ 2018).

Noor Marzuki menambahkan, Program Strtegis Presiden Jokowi sektor pertanahan adalah melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, akan selesai pada tahun 2025.

“ Inilah wujud dari hadirnya pemerintah, dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman sebagai bukti cintanya presiden kepada rakyatnya dengan penyerahan sertipikat langsung kepada masyarakat Jawa Barat yang ke 9 kali menyerahkan sertipikat,” ungkapnya

Diungkapkan Noor Marzuki, hari ini,  Presiden Jokowi menyerahkan sertipikat untuk masyarakat Jawa Barat sebanyak 5.500 buah sertipikat yang diwakili dari Kota Banjar, Kab. Ciamis, kab. Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan  Kab. Tasikmalaya.

“ Dengan pendaftaran tanah, maka batas tanah akan terinci untuk menghindari silang pendapat batas, memiliki data yuridis dan data fisik yang dicatat BPN dan dilegalkan oleh Negara, dimana negara telah secara resmi memberikan ijin peruntukan dan fungsi tanah,” ungkap M. Noor Marzuki.,

Selain itu, tambah M. Noor Marzuki,  masyarakat bisa menjaminkan sertifikat miliknya ke bank untuk modal usaha – usaha produktif guna menunjang keberlangsungan hidupnya, dan menaikan kesejahteraan, serta mengindari jeratan rentenir.

Pemerintah juga dapat melakukan ganti rugi bagi tanah yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan nasional,  karena sekarang jelas pemiliknya dalam penggantian.

Presiden Jokowi mengharapkan pemanfaatan tanah dapat meningkatkan nilai tanah agar memiliki kegiatan di atas tanah dan didayagunakan untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah akan bimbingan teknis.

Menteri ATR/BPN Sofjan Jalil telah melakukan kerjasama dengan seluruh bank pemerintah dan swasta yang intinya 2 hal yaitu pertama pemilik modal mengalokasikan dan menganggarkan yang lebih besar untuk kelompok golongan ekonomi lemah, yang kedua suku bunganya terjangkau untuk golongan ekonomi lemah. Dimana Presiden juga telah menurunkan tingkat suku bunga bagi kelompok golongan ekonomi lemah karena pinjaman harus dikembalikan .

“Pemerintah ingin masyarakat mempunyai kepastian hak atas tanah, sehingga mereka lebih bersemangat untuk membangun wilayahnya,” kata Noor Marzuki.

Selain menyerahkan sertifikat tanah, kedatangan Presiden Jokowi ke Ciamis Jawa Barat, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan bertemu langsung kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat dan masyarakat penerima sertifikat.

( Jgd/Jok )