Jakarta, petajatim.id. Pansus Hak Angket DPR, dikabarkan akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tidak hadir dalam rapat Pansus. Hal tersebut ditanggapi dingin oleh KPK.

Melalui juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak ingin menanggapi dengan terburu buru terkait kabar tersebut, dan menyerahkan semuanya pada mekanisme yang ada.

Febri mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengetahui adanya rencana Polri soal pemanggilan paksa lembaga KPK untuk hadir dalam rapat Pansus. Namun menurutnya pemanggilan paksa tersebut belum memiliki dasar aturan yang jelas.

“ Kami tidak ingin mencampuri keputusan – keputusan institusi Polri,” kata Febri.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya, mengatakan, bahwa  Pansus akan memanggil pimpinan KPK secara paksa, dengan meminta bantuan Kepolisian. Menurut Eddy, upaya tersebut sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

“ Setelah ketiga tidak hadir, kita akan meminta bantuan Polri untuk panggil paksa. Itu amanat Undang – Undang, bukan ngarang – ngarang,” jelas Eddy, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang MD 3, lanjut Eddy, Kepolisian harus menjalankan permintaan Pansus.

( Prim/Jok )