SAMPANG, Petajatim.id. Adanya kekhawatiran sejumlah pihak terkait adanya dugaan obat maupun jamu yang beredar di Sampang tidak semuanya berlisensi dari Depkes maupun Badan POM, menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Amin Arif Tirtana.

Terkait hal itu, Amin mendesak Pemerintah untuk lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan obat dan jamu yang berada di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Tujuan dari pengawasan ini, kata Amin, untuk memastikan bahwa barang tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Dikatakannya, saat  ini jumlah toko maupun warung penjual jamu di Kabupaten Sampang sangat banyak, namun sangat disayangkan bahwa keberadaannya belum sepenuhnya tersentuh pengawasan Pemkab Sampang.

“ Dosis dan takarannya belum terpantau, termasuk batas kadaluwarsanya,” ungkap Amin, Senin 8/1/17, seperti dikutip dari Radar Madura.

Menurut Amin, selama ini Pemkab. Hanya fokus pada pengawasan obat-obatan yang dijual di apotik maupun toko medern saja. Untuk itu ia berharap agar obat-obatan maupun jamu yang dijual bebas di masyarakat juga harus dipantau, karena berkaitan dengan kesehatan dan keamanan masyarakat.

“Kalau obat-obatan dan jamu dijual bebas di pasaran atau warung tanpa ada keterangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupate Sampang, dr. Firman Pria Abadi mengatakan bahwa pihaknya sangat sulit mendeteksi dan mengawasi peredaran obat maupun jamu yang dijual bebas di pasaran.

Dikatakan Firman, pengawasan warung obat maupun jamu di masyarakat bukan kewenangan instansinya, dan Dinkes tidak bisa melakukan penindakan bilamana terjadi kasus keracunan obat maupun makanan yang menimpa masyarakat.

Meski demikian, ia menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati saat membeli obat maupun jamu di toko atau warung. Ia menyarankan agar langsung membeli di apotek yang  lebih terjamin keamanannya.

( Jk/Red )