Teori Tembok Api Kota Meikarta

Oleh : Hersubeno Arief (wartawan senior)

Dalam teori jurnalistik dikenal satu prinsip dasar yang pantang dilanggar, yakni “tembok api” (firewall theory). Secara sederhana dalam prinsip tersebut diatur, bahwa para pengiklan bahkan penyandang dana media sekalipun, tidak boleh mempengaruhi redaksi atau wartawan untuk menulis sesuatu atau tidak menulis sesuatu.

Profesi wartawan adalah profesi yang merdeka. Mereka hanya boleh berpihak,  bila hal itu berkaitan dengan kebenaran dan kepentingan umum.

Di Amerika Serikat (AS) yang tradisi jurnalistiknya  lebih mapan, firewall theory diterapkan dengan sangat keras, bahkan secara harfiah  (letterlijk). Jika Anda jeli mengamati, maka pada media-media cetak yang mempunyai reputasi, ada semacam garis tipis yang membatasi antara artikel dan iklan.

Sejumlah media dengan keras membedakan halaman iklan dan halaman berita. Mereka  bahkan memisahkan kantor redaksi dengan kantor  iklan. Jurnalistik menjadi semacam profesi suci yang harus terbebas dari kepentingan bisnis, baik dari pemilik media, maupun para pemasang iklan.

Apakah  firewall theory masih berlaku hari-hari ini?  Pertanyaan tersebut pantas diajukan di tengah gencarnya promosi Kota Meikarta. Mereka  mengguyur media,  baik cetak, online, radio dan televisi dengan iklan besar-besaran.

Coba buka halaman surat kabar terkemuka di Jakarta, klik media-media online, pencet tombol radio dan televisi,  dijamin Anda akan menemukan iklan kota baru yang tengah dibangun oleh Lippo, apapun medianya.

Media nasional dibuat basah kuyup oleh iklan Meikarta. Ini merupakan sebuah berkah, terutama bagi media cetak dan online. Laporan dari lembaga riset AC Nielsen menyebutkan belanja iklan pada tahun 2016  naik, namun porsi untuk media cetak terus menurun. Sementara media online belum  signifikan. Porsi terbesar tetap diraih media televisi, sebesar 77%.

Pada tahun 2017 situasinya diperkirakan akan tetap sama. Namun hadirnya Meikarta agaknya akan mengubah komposisi pengiklan. Selama ini belanja iklan terbesar berasal dari pemerintah dan partai politik.

Sepanjang sejarah peluncuran  (launching) sebuah produk, apalagi produk sebuah properti, rasanya belum pernah kita menemukan iklan dan marketing yang sedahsyat Kota Meikarta.

Iklan properti dari reklamasi Pantai Utara Jakarta pun tidak “semassif” itu. Padahal nilai proyek reklamasi sebesar Rp 500 trilyun, jauh lebih besar dibanding proyek Meikarta sebesar  yang katanya sebesar Rp 278 triliun.

Coba tolong sebutkan, adakah sebuah produk yang berani memborong iklan lima halaman berwarna berkali-kali di berbagai media cetak nasional? Adakah yang berani memasang iklan banner di sejumlah media online,  setiap hari dan setidaknya sudah berlangsung sejak bulan Mei lalu? Adakah produk yang memasang iklan di radio dan televisi dengan frekuensi  yang sangat tinggi?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan sampai memprotes sebuah media cetak, karena 30 persen dari halamannya berisi iklan Meikarta.

Setiap kali Wakil Gubernur Jabar Dedi Mizwar (Demiz) bersuara keras, tak lama kemudian iklan  Meikarta muncul bertebaran di berbagai media. Jangan-jangan para tenaga pencari iklan media, diam-diam berharap agar Demiz sering bersuara keras, sehingga budget iklan terus mengucur deras.

Situasi ini sesungguhnya sangat ironis. Bagaimana mungkin media menutup mata bahwa Meikarta adalah sebuah kota yang dibangun tanpa izin. Sebuah produk yang disebut Demiz illegal dijual besar-besaran dan iklannya diterima dengan senang hati bahkan dengan suka cita oleh media.

Para pimpinan media yang menerima iklan tersebut barangkali bisa berkilah, tidak ada pengaruhnya iklan besar-besaran tersebut dengan independensi media. Organisasi kewartawanan termasuk Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) yang biasanya “sangat kritis,”  juga tidak terdengar suaranya.

Dalam beberapa kesempatan, sejumlah media kedapatan memelintir fakta tentang sengkarut Meikarta. Tak lama setelah Demiz  bersuara keras Presiden Komisaris Lippo, Theo Sambuaga dan Presiden Direktur Meikarta Ketut Budi Wijaya menemuinya. Sejumlah media mengutip pernyataan Theo  bahwa Pemprov Jabar mendukung sepenuhnya pembangunan Meikarta.

Faktanya Demiz tidak pernah menyatakan itu. Dia malah meminta Meikarta segera menghentikan penjualannya. Demiz menyebutnya sebagai bentuk penipuan. Kriminal karena menjual barang illegal.

Sejumlah media juga mulai menyuarakan sikap Jenderal Naga Bonar itu sebagai bentuk kebijakan yang anti investasi,  dari Pemprov Jabar. Jelas ini merupakan serangan balik terhadap sikap keras Demiz.

Tak peduli dengan keberatan Pemprov Jabar, Meikarta akhirnya secara resmi diluncurkan bertepatan dengan hari kemerdekaan RI ke-72 pada tanggal 17 Agustus lalu. Acaranya yang digelar di sebuah mal tersebut dikemas sangat patriotis. Dengan backdrop merah putih dalam ukuran besar dan sebuah orchestra mengiringi  nyanyian lagu “Tanah Airku Indonesia.”

Liputan medianya sungguh  luar biasa. Tidak ada satupun media yang bersikap kritis dan mempertanyakan,  bagaimana mungkin kota yang belum berizin dan penjualannya diminta dihentikan, malah secara resmi diluncurkan  (grand launching). Ini tantangan terbuka bagi Demiz dan Pemprov Jabar.

Silakan googling dan Anda baca sendiri bagaimana media memberitakannya. Isinya berisi puja-puji atas kehebatan Kota Meikarta, kekaguman dan keyakinan  para pembeli. Media juga menulis Meikarta berhasil menjual 100.000 unit apartemen.

Sungguh beritanya sangat menggoda dan membuat siapa saja ingin berlomba-lomba membelinya. Tidak ada satupun yang bersikap kritis. Agak sulit membedakan, apakah itu iklan atau berita?

Melewati batas

Relevansi pentingnya menjaga “tembok api”  ini tentu perlu diingatkan kembali. Guyuran iklan besar-besaran Meikarta berpotensi memadamkan “tembok api” yang nyalanya, seharusnya benar-benar dijaga oleh media. Atau jangan-jangan “tembok api” itu sesungguhnya sudah tidak ada dan sudah lama runtuh, sehingga Meikarta atau pemilik dana besar  lainnya bisa dengan leluasa menerobosnya.

David Shaw seorang  kritikus media  menulis kisah menarik yang terjadi pada The  Los Angeles Times. Tulisan tersebut  barangkali bisa menjadi pengingat para pekerja media.   Pada tahun 1999 penerbit  The Times mengadakan kesepakatan dengan pengembang Staples Center yang sedang membangun arena hoki dan basket.

The Times setuju majalah edisi mingguan mereka membuat liputan khusus tentang pembukaan arena baru tersebut. Sebagai kompensasinya, pengembang dan The Times akan berbagai keuntungan dari perolehan penjualan iklannya.

Sangat sedikit pekerja, terutama wartawan yang tahu tentang kesepakatan  penerbit dan kantor penjualan Staples Center. Para reporter dan editor yang bekerja di majalah tersebut menganggap semua itu bisnis seperti biasa.

Saat rincian kesepakatan muncul  ke  publik,  mereka kaget dan menjadi sangat marah. Hal ini  berkaitan  dengan kredibilitas mereka sebagai media yang independen dan mempunyai reputasi sangat baik. Bagaimana mungkin pembaca mempercayai  TheTimes bisa bersikap independen pada pengembang  yang mempunyai kerjasama bisnis dengan mereka?

Lebih dari 300 wartawan dan editor The Times menandatangani petisi menuntut agar penerbit  meminta maaf dan berjanji untuk tidak pernah melakukannya lagi.  Penerbit  The Times  yang kebetulan seorang wanita,   akhirnya meminta maaf  dengan menuliskan 30.000 kata yang disebut dalam bahasa latin disebut sebagai  mea culpa (kesalahan saya). Sebuah pengakuan dosa dari penerbit. David Shaw menyebut kesalahan itu telah melewati batas (crossing the line)

Agak sulit membayangkan wartawan ataupun redaktur media di Indonesia melakukan hal itu. Apalagi hampir semua pemilik media mainstream terkait dengan partai politik ataupun kelompok konglomerasi, teori “tembok api,”  tampaknya hanya sebuah ilusi.

Bila karena guyuran iklan, atau kepentingan  bisnis para pemiliknya, media  membiarkan nyala “tembok api” itu padam,  maka masyarakat madani  (civil society) harus mengingatkan dan bersuara keras. Kalau perlu, ambil-alih  peran.  Jaga “tembok api” independensi itu agar tetap menyala.