Jakarta, petajatim.id. Untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat, khususnya di pedesaan, Pemerintah bertekad untuk menciptakan lapangan kerja baru, melalui program padat karya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan gelontorkan dana sebesar Rp 60 triliun.

Pada 2018, jumlah dana desa melonjak signifikan, dibanding alokasi dana desa tahun 2015 lalu yang hanya Rp 20 triliun, dan setiap desa hanya menerima dana sekitar rata-rata 280 juta. Sedangkan tahun ini, dengan total dana desa Rp 60 triliun, tiap desa menerima rata-rata Rp 800 juta.

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, Presiden Jokowi, mewajibkan agar dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan dikelola secara mandiri dan bukan dikerjakan oleh pihak ketiga (swasta).

Melalui pengelolaan dana mandiri, Jokowi meyakini penyerapan tenaga kerja akan lebih maksimal, dan muaranya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui program padat karya ini diprediksi akan terserap tenaga kerja sekitar 200 orang setiap desa.

Program dana desa untuk kegiatan padat karya akan diluncurkan 1 Januari 2018. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu sejumlah Pemimpin Redaksi media massa di Jakarta, Senin, 30/10/2017.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang turut mendampingi Presiden mengatakan,  jika program ini bisa dijalankan dengan baik, akan ada 14 juta warga desa yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

“ Ada perubahan-perubahan program pemerintah di Kementerian PUPR ( Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ), Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian lain untuk diarahkan bisa menciptakan lapangan kerja,” kata Teten, sebagaimana dikutip sindonews.com

Teten menambahkan, bahwa Presiden meminta kementerian terkait untuk memperhatikan desain dana desa pada 2018, yang difokuskan pada pembangunan prasarana desa, masyarakat desa dan membangun institusi atau organisasi desa.

Selain itu, Presiden juga meminta agar surat pertanggung jawaban pengelolaan anggaran desa  dapat disederhanakan sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian.

Presiden juga menekankan, bahwa gaji bagi warga yang bekerja harus dibayarkan harian atau mingguan, sehingga bisa memperkuat daya beli masyarakat, disesuaikan dengan upah minimum provinsi masing-masing desa.

Sementara itu,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Eko Putro Sanjoyo mengatakan, selain untuk pembangunan desa, dana desa juga didesain untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Pekerjaan pembangunan yang menggunakan dana desa harus dilakukan secara swakelola yang dikerjakan oleh masyarakat desa tersebut. Melalui strategi ini, kata Eko, akan banyak warga desa yang terserap bekerja untuk proyek tersebut.

Eko meyakini, bahwa target program padat karya ini akana tercapai, apalagi didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo.

( Yud/Jok )