Jakarta, petajatim.id. Pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mulai digoyang. Setnov tidak lagi punya wibawa, dan dikhawatirkan dengan menyandang predikat sebagai tersangka korupsi, bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Partai berlambang beringin tersebut.

Sejumlah elit di DPP maupun DPD yang selama ini berseberangan dengan Setnov, mendesak untuk segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub ), sebagai langkah paling tepat untuk menyelamatkan marwah partai.

Untuk melaksanakan tugas sehari hari, DPP Partai Golkar menunjuk Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum.

Sebagai Ketua Umum yang memiliki banyak loyalis, tentu kursi Setnov tak kan mudah digoyang begitu saja. Setidaknya para loyalis, akan mempertahankan mati matian kursi si papa.

Salah satu petinggi Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, bahwa penunjukan Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum, karena sejumlah daerah pada 2018 mendatang akan menggelar Pilkada serentak. Artinya, Golkar harus menghadapi momentum politik tersebut, tanpa harus terhalang kekosongan Ketua Umum.

Penunjukan Idrus sebagai Plt. Ketum, kata Nurdin hanya berlaku sampai ada putusan pengadilan terkait proses pra peradilan yang tengah diajukan Setya Novanto.

“ Rangkaian kesimpulan pertama menyetujui Idrus Marham sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) sampai ada putusan praperadilan,” kata Nurdin, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta beberapa waktu lalu.

Apabila gugatan Setya Novanto dalam proses praperadilan diterima, kata Nurdin, maka tugas Plt. Idrus Marham, dinyatakan berakhir.

Lain Nurdin, lain pula pendapat pengurus DPD Golkar di sejumlah daerah. Menurut Deddy Mulyadi, setidak ada 20 DPD Tingkat I yang sepakat untuk mendorong segera diadakannya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

“ Kami lagi konsolidasi DPD I, ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya. Nggak usah disebutin lah. Yang jelas, Jawa sudah semuanya,” kata Deddy di Jakarta, Sabtu, 25/11/2017, sebagaimana dikutip liputan6.com.

Dorongan untuk segera diadakannya Munaslub tersebut, menurut Deddy untuk mengembalikan lagi marwah Partai, sekaligus untuk menata kembali Golkar agar ke depan lebih berjaya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai luntur akibat Ketua Umumnya tersangka kasus korupsi e-KTP.

“ Saya akan tetap konsisten untuk mendorong pergantian pimpinan Partai Golkar,” tegasnya.

Sementara itu, desakan untuk diadakannya Munaslub juga datang dari Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad.

Fadel mengemukakan bahwa, roda organisasi harus segera pulih, dan salah satu cara yang harus ditempuh dengan menyelenggarakan Munaslub.

“ Saya usulkan Desember di Jakarta, Golkar menggelar Munaslub,” kata Fadel, seperti disampaikannya kepada liputan6.com, Kamis, 23/11/2017.

Kami, kata Fadel, saat ini sedang fokus untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar, sekaligus sebagai persiapan untuk mengikuti Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Senada dengan Deddy dan Fadel, salah satu pengurus Partai Golkar Surakarta, Heribertus Budi Sungkowo mengatakan, bahwa tidak ada jalan  lain selain menyelenggarakan Munaslub. Karena dengan kepemimpinan Setya Novanto dinilai, akan sangat merugikan Partai Golkar, karena saat ini tingkat kepercayaan masyarakat nyaris hilang.

“ Ini yang harus segera disikapi. Munaslub adalah jalan yang paling tepat, agar Golkar tidak ditinggalkan konstituennya, apalagi dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019,” kata Hery.

( Prim/Jgd )