JAKARTA, Petajatim.id. Dewasa ini, banyak keluhan di masyarakat, tentang pelayanan Rumah Sakit. Bahkan, hampir 70 persen rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah, maupun swasta menerapkan pelayanan yang berbeda, antara pasien yang memiliki cukup uang, dengan pasien kategori miskin.

Pasien berkategori miskin, sering mengalami ‘ketidak adilan’ dalam pelayanan, dibanding pasien yang memiliki cukup uang. Artinya, fungsi rumah sakit, yang seharusnya mengedepankan kepekaan sosial dan kemanusiaan, sudah beralih menjadi usaha bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

Prinsip tersebut wajar terjadi, namun sisi kemanusiaan juga harus dikedepankan. Mensikapi masalah tersebut,  Kementerian Kesehatan, akan mengeluarkan sangsi tegas, kepada rumah sakit yang menolak pasien, karena tidak berdaya secara ekonomi.

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka,  (UU Kesehatan 36/2009, Pasal 32 ayat 2).

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melanggar Pasal 32 ayat 2 , dapat dikenakan sangsi dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta (Pasal 190 ayat 1).

Jika menyebabkan kematian, dipenjara maksimal 10 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar (pasal 190 ayat 2).

Jika ada RS yg menerapkan kebijakan deposit / uang muka untuk pasien gawat darurat dapat melaporkan ke Hotline Kementrian  Kesehatan 1500567.

(Yud/Red)