SAMPANG, Petajatim.id – Pendaftaran Puthut Budi Santoso (PBS) Sekkab Sampang, untuk maju sebagai calon Bupati Magetan melalui  DPC PPP Magetan, mendapat kecaman dari banyak pihak. Pasalnya, PBS yang saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, sudah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Magetan pada (2/9/2017).

“Hal ini sudah jelas melanggar aturan dan disiplin kepegawaian” Kata Moh. Hodai, Anggota Komisi II DPRD Sampang, kepada Petajatim.id.

Masih menurut Hodai, pendataran yang dilakukan PBS melanggar PP 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS, sehingga menurut dia, sudah saatnya DPRD Sampang dan Bupati Sampang menyatakan sikap.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang, Agus Khusnul Yaqin, menyatakan, setidaknya ada dua ketentuan tentang apa yang telah dilakukan seorang Sekretaris Daerah. Ketentuan pertama adalah PBS harus berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda pada saat mendaftar, dan ketentuan kedua,PBS harus berhenti pada saat ditetapkan sebagai calon Bupati Magetan,”terang Agus

Lebih lanjut Agus mengatakan, Secara moril PBS sebagai pembina pegawai di Kabupaten Sampang harus lebih bisa menyikapi tentang tindakannya, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

“Harus ada langkah yang kongkretlah dari beliau,” imbuhnya.

Agus berjanji, dalam sidang Paripurna yang akan dilaksanakan pada Senin,  (4/9/2017) besok dalam agenda Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD, pihaknya akan membahas hal itu, nanti bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka pihaknya akan menentukan langkah.

Sekedar diketahui, saat beberapa kepala desa melakukan audiensi ke kantor Pemkab Sampang (21/8/2017) lalu terkait isu pencalonan Sekkab Sampang Puthut Budi Santoso sebagai Bupati Magetan, Bupati Sampang,  H. Fadilah Boediono menyatakan, pihaknya akan menampung tuntutan para kades, untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan di internal Pemkab Sampang.

(Rif)

Keterangan foto. Moh. Hodai, anggota Komisi II, DPRD Sampang