Membangun dari pinggiran, melalui penguatan ekonomi masyarakat pedesaan, itu yang seharusnya dikedepankan Pemerintah Daerah, dalam upaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi daerah di wilayahnya. Melaui Badan Usaha Milik Daerah (BUM-Des) akan terbangun kekuatan ekonomi baru yang diharapkan sebagai pilar untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait dengan pendirian BUM-Des, melalui UU No. 6, tahun 2014 tentang Desa.

Istilah BUM-Des, mulai mengemuka, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 72, tahun 2005, lalu dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No . 39 tahun 2010, dimana BUM-Des, merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong royongan antara pemerintah desa dan masyarakat, untuk mengembangkan aset-aset lokal, untuk memberikan pelayanan serta meningkatkan pendapatan ekonomi  masyarakat dan desa.

Persoalannya adalah, optimalisasi dan peran Pemerintah Daerah belum maksimal, sehingga ajakan Pemerintah Pusat terkait Pembentukan BUM-Des, belum tersampaikan dengan baik, dan pada akhirnya tinggal wacana saja. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah harus lebih proaktif melakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada segenap Perangkat Desa untuk mewujudkan program pemberdayaan ekonomi rakyat ini.

Sebelum wacana BUM-Des ini muncul,  masyarakat sebenarnya sudah memulai dengan membentuk kegiatan usaha  skala pedesaan, misalnya Usaha Simpan Pinjam(keuangan mikro), usaha dibidang pelayanan air minum untuk mengatasi  kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih. Namun, tak sedikit pula usaha tersebut kandas di tengah jalan, karena kurangnya peran Pemerintah Daerah.

Guna menggairahkan kembali potensi-potensi ekonomi Pedesaan, melalui BUM-Des, perlu adanya langkah dan sinergi yang baik, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai strategi .

  1. Menata kelembagaan desa, agar BUM-Des bisa berjalan maksimal, dengan melembagakannya dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa.
  2. Mencetak Sumber Daya Manusia unggul, dan visioner , akuntabel dan berkinerja baik, yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaah BUM-Des.
  3. Menggerakkan potens-potensi ekonomi lokal, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
  4. Perlunya dibangun sinergi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak, sehingga terjalin kerjasama yang baik, strategis, dan terencana sehingga ekonomi kerakyatan bisa berjalan, maju dan berkembang.
  5. Pemerintah Daerah harus lebih responsiv untuk menjadikan Badan Usaha Milik Desa sebagai program unggulan untuk mensejahterakan rakyat.

Lalu, apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes?

UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUM-Des dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

  1. BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya okal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
  2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bak desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.
  3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
  4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listri, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

Referensi : desamembangun.or.id, 29 Maret 2014.

( Joko )