Ketum PWRI Suriyanto PD

 

PETAJATIM.id  – Carut marutnya pers nasional saat ini memicu keprihatinan banyak pihak. Adanya upaya-upaya diskriminasi terhadap pers dan pekerja media di berbagai instansi pemerintah yang melarang wartawan dari media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers untuk meliput kegiatan, atau yang paling hangat adanya kriminalisasi terhadap pekerja media di berbagai daerah karena pemberitaan, telah mempertautkan hati sejumlah organisasi pers nasional untuk bersatu menggugat ‘Dewan Pers’ yang selama ini dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi yang seharusnya memberi ‘pengayoman’ dan ‘perlindungan’ terhadap insan pers tanah air.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik  Indonesia (PWRI) yang didaulat menjadi Ketua dalam Sekber Pers Indonesia tersebut mengatakan,  bahwa persoalan pers nasional harus dibangun kembali dengan prinsip-prinsip yang sehat yang merujuk pada undang-undang pokok pers.

“ Perjalanan ini masih panjang. Pers nasional harus tumbuh dan berkembang dengan sehat sebagai pilar demokrasi. Apa jadinya nasib bangsa ini ke depan bila pers tidak mampu menjalankan fungsinya karena ada upaya-upaya diskriminasi oleh organisasi tertentu. Harus diakhiri. Makanya kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari organisasi pers yang memiliki komitmen terhadap persoalan pers, membentuk Sekber Pers Indonesia dan saat ini tengah memperjuangkannya,” tutur Suriyanto, Jumat (13/7/2018).

Ditegaskan Suriyanto, pers nasional harus merdeka dan bebas intervensi. Jika ada pihak-pihak yang membatasi media, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

“ Kami ingin menegakkan pers sehat, memiliki integritas, karena pers merupakan institusi sosial dan mengedepankan kepentingan publik. Tidak boleh lagi ada diskriminasi maupun kriminalisasi,” ungkapnya.

 

( Yul/Jgd )