JAKARTA, Petajatim.id. Pemerintah, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) menekankan, bahwa mulai tahun 2018, penggunaan dana desa harus dilakukan secara swakelola.

Kebijakan tersebut diberlakukan, untuk menambah likuiditas roda perekonomian di desa bisa berjalan. Nantinya, segala proyek yang didanai dari dana desa tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor dari luar desa.

Apabila penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola, diharapkan pula bisa mendorong daya beli masyarakat desa setempat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo di Jakarta, Rabu, 06/12/2017, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

“ Tahun depan, penggunaan dana desa wajib dilakukan secara swakelola,” Kata Eko, usai menghadiri Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Penggunaan kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan proyek dana desa kata Eko, memang tidak bisa disalahkan. Pasalnya, sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang nilainya di atas Rp 200 juta, atau dengan pekerjaan yang kompleks, tidak boleh dilakukan secara swakelola.

Guna mensikapi persoalan tersebut, agar tujuan digulirkannya dana desa bisa tepat sasaran, Pemerintah sepakat untuk merevisi ketentuan tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri terkait pengelolaan dana desa ini.

Adapun, tambah Eko, Keempat Kementerian yang terlibat dalam penandatangan SKB tersebut adalah, Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ).

Eko menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa 30 persen dana desa, dibayarkan untuk upah pekerja, mengingat mayoritas proyek dana desa dilakukan dengan cara padat karya.

Eko mengingatkan, untuk memperkecil celah terjadinya korupsi, masyarakat harus terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Bila menemukan terjadinya indikasi penyelewengan, masyarakat bisa melaporkannya ke Satgas dana desa setempat, atau melalui  hotline 1500040.

Untuk menekan terjadinya kasus penyelewengan penggunaan dana desa, Kemendes PDTT melakukan kerjasama dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Pemerintah juga menjamin Kepala Desa yang tidak melakukan korupsi, dan hanya melakukan kesalahan adminstratif, tidak akan dikriminalisasi.

( Rud/Jok )