ilustrasi ( Tribunnews.com )

 

SURABAYA,  Pemerintah Kota Surabaya menolak usulan DPRD untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Surabaya.

Usulan pembentukan BPBD tersebut penting dilakukan dengan pertimbangan kota Surabaya masuk dalam kategori beresiko tinggi terjadi bencana mulai dari banjir rob hingga gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter.

Menurut Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan, bahwa pembentukan BPBD tersebut untuk saat ini dirasa belum perlu, mengingat selama ini BPBD sudah tergabung dalam OPD BPBD dan Linmas Kota Surabaya.

“ Kami merasa belum perlu BPBD berdiri sendiri. Tetap gabung dengan Linmas,” kata Hendro, Jumat, 13 April 2018, dikutip dari laman Surya.co.id.

Dikatakan dia, pertimbangannya adalah soal efisiensi anggaran dan perampingan organisasi, dan sejauh ini Satker tersebut sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, dan masih bisa saling berkoordinasi dan saling berbagi pelimpahan tugas.

“ Yang penting itu sinerginya, meski Bidang Penanggulangan Bencana dan Linmas digabung. Bukan nama lembaganya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus OPD di Komisi D DPRD Kota Surabaya BF. Sutadi mengatakan, bencana itu yang penting bukan bagaimana penanganannya, melainkan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

“ Bencana itu tidak ada yang tahu, dan mendadak. Tapi kesiapsiagaan akan maksimal kalau ada OPD BPBD sendiri,” kata Sutadi.

( Sam/Red )